Jakarta, 18 Oktober 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala BNPB Kristomei Sianturi menegaskan bahwa upaya penanggulangan kebakaran tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tindakan pembakaran terus berulang. Ia menyoroti besarnya tenaga, waktu, dan sumber daya yang dikerahkan petugas untuk memadamkan api di berbagai wilayah. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya titik kebakaran baru.
Kristomei menekankan bahwa petugas di lapangan telah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan selama proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Operasi penanggulangan karhutla sering melibatkan personel gabungan dari berbagai instansi dengan dukungan peralatan khusus. Kondisi medan yang sulit, keterbatasan akses air, serta perubahan arah angin dapat memperberat pekerjaan petugas. Dalam situasi tertentu, kebakaran juga dapat meluas dengan cepat apabila terjadi pada kawasan yang memiliki banyak material mudah terbakar. Karena itu, tindakan pembakaran yang disengaja berpotensi menghambat seluruh upaya pengendalian yang telah dilakukan. Kristomei mengingatkan bahwa kerja keras petugas dapat menjadi sia-sia apabila sumber kebakaran tidak ditangani secara serius.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pencegahan karhutla sejak tahap awal. Penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api meluas ke berbagai kawasan. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pengawasan wilayah rawan, patroli terpadu, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan. Aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan risiko besar, terutama ketika berlangsung pada musim kemarau. Api yang awalnya berada di area terbatas dapat menjalar ke kawasan lain akibat kondisi cuaca dan karakteristik vegetasi. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
BNPB menilai koordinasi dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan dugaan pembakaran lahan dapat ditangani melalui proses penyelidikan yang sesuai ketentuan. Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk hasil pemeriksaan lokasi dan keterangan pihak terkait. Langkah tersebut penting untuk membedakan kebakaran yang disebabkan tindakan manusia secara sengaja, kelalaian, maupun faktor lainnya. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum perlu dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku. Penindakan yang konsisten diharapkan memberikan efek pencegahan terhadap praktik pembakaran lahan. Selain itu, transparansi penanganan perkara juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penyelidikan.
Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Asap yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Dalam kondisi tertentu, kabut asap juga berpotensi mengurangi jarak pandang dan menghambat transportasi darat maupun udara. Kerusakan vegetasi serta ekosistem akibat kebakaran membutuhkan waktu pemulihan yang tidak singkat. Sementara itu, masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian dan perkebunan dapat mengalami kerugian ketika lahan produktif terdampak api. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya pemadaman karhutla membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit. Selain personel darat, penanganan kebakaran pada wilayah tertentu dapat memerlukan dukungan pemantauan udara, peralatan pemadam, dan sarana distribusi air. Penggunaan berbagai fasilitas tersebut memerlukan koordinasi yang baik agar operasi berjalan efektif dan aman. Namun, keberhasilan pemadaman dapat terganggu apabila titik api baru terus bermunculan akibat aktivitas pembakaran. Situasi inilah yang menjadi perhatian Kristomei ketika menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku. Penegakan hukum dan operasi pemadaman harus berjalan beriringan agar pengendalian karhutla dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab penting dalam memperkuat pengawasan kawasan rawan kebakaran. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan patroli, penyediaan sarana pemadaman awal, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan. Edukasi mengenai metode pengelolaan lahan tanpa membakar perlu diperluas agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih aman. Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan kebakaran harus dilakukan sesuai ketentuan lingkungan hidup. Sistem pelaporan cepat dari masyarakat dapat membantu petugas mengetahui keberadaan titik api sebelum berkembang menjadi kebakaran besar. Kerja sama antarpihak menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran berulang.
Desakan BNPB untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran lahan menjadi pengingat bahwa penanggulangan karhutla memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Kerja keras petugas pemadam harus didukung dengan pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum yang konsisten. Kristomei menilai upaya besar di lapangan tidak boleh terus-menerus terhambat oleh tindakan yang berpotensi memunculkan kebakaran baru. Masyarakat diharapkan turut berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan aktivitas yang membahayakan lingkungan. Aparat terkait juga diharapkan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Dengan koordinasi yang kuat, risiko kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.