Jakarta, 14 November 2026 – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat penanganan lebih dari 4 juta konten yang berkaitan dengan perjudian online sepanjang periode Oktober 2024 hingga November 2026. Capaian tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam membatasi penyebaran aktivitas perjudian melalui ruang digital. Penanganan dilakukan melalui pemutusan akses terhadap situs, akun, dan berbagai bentuk konten yang terindikasi mempromosikan layanan perjudian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat dari risiko kerugian finansial, penyalahgunaan data pribadi, dan berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas perjudian online. Meski jumlah penindakan tergolong besar, pengawasan tetap diperlukan karena konten serupa dapat muncul kembali melalui alamat maupun akun yang berbeda.
Perkembangan teknologi internet membuat promosi perjudian online dapat menyebar melalui berbagai saluran komunikasi digital. Konten tidak hanya ditemukan pada situs khusus, tetapi juga dapat muncul melalui media sosial, layanan berbagi video, aplikasi percakapan, hingga halaman internet yang disusupi tautan promosi. Pola penyebaran tersebut menyulitkan pengawasan karena pengelola dapat mengganti alamat situs atau membuat akun baru setelah akses sebelumnya dibatasi. Pemerintah menghadapi tantangan untuk melakukan penanganan secara cepat sekaligus memastikan bahwa tindakan pemutusan akses dilakukan berdasarkan identifikasi yang tepat. Karena itu, pengawasan ruang digital membutuhkan dukungan teknologi, laporan masyarakat, serta kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik.
Dalam proses penanganan, Komdigi memiliki kewenangan untuk meminta pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut dapat mencakup situs web, tautan, akun, maupun materi promosi yang berkaitan dengan perjudian online. Namun, jumlah konten yang ditangani tidak selalu sama dengan jumlah penyelenggara atau jaringan perjudian yang berhasil dihentikan. Satu jaringan dapat menggunakan banyak alamat dan akun untuk menyebarkan materi promosi secara bersamaan. Perbedaan ini penting dipahami agar angka penindakan tidak langsung dianggap sebagai ukuran berkurangnya seluruh aktivitas perjudian online. Efektivitas kebijakan juga perlu dilihat melalui keberlanjutan pengawasan dan kemampuan mencegah munculnya kembali konten serupa.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan bahwa angka lebih dari 4 juta konten merupakan akumulasi penanganan sejak 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026. Menurut Mediodecci, konten perjudian online menjadi salah satu fokus utama pengawasan pemerintah karena penyebarannya sangat luas. Komdigi telah menyiapkan patroli siber dan tim khusus untuk mendeteksi serta menindak konten dalam kategori tersebut. Langkah ini dilakukan secara berkelanjutan agar materi promosi yang melanggar ketentuan tidak dibiarkan beredar tanpa penanganan.
Selain perjudian online, Komdigi juga menempatkan konten pornografi sebagai prioritas pengawasan aktif. Kedua kategori tersebut ditangani melalui patroli yang dilakukan oleh tim khusus, sehingga penindakan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan masyarakat. Sementara itu, penanganan kategori konten negatif lainnya lebih banyak dilakukan melalui mekanisme pengaduan. Mediodecci menjelaskan bahwa laporan yang masuk akan diteruskan kepada petugas terkait untuk menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan prioritas pengawasan berdasarkan karakteristik pelanggaran. Namun, seluruh tindakan tetap harus mengikuti prosedur agar konten yang ditangani benar-benar memenuhi kriteria pelanggaran sesuai ketentuan hukum.
Dari sisi regulasi, Komdigi mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40 yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencegah penyebarluasan muatan yang dilarang. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memerintahkan pemutusan akses terhadap konten ilegal dan meminta penyelenggara sistem elektronik menjalankan kewajiban moderasi. Pemerintah juga memiliki mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap platform yang tidak mematuhi ketentuan. Dengan landasan hukum tersebut, tanggung jawab menjaga ruang digital tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga melibatkan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan bagi pengguna di Indonesia.
Komdigi menetapkan batas waktu penanganan konten melalui mekanisme service level agreement atau SLA. Untuk konten yang masuk kategori reguler, platform diberikan waktu penanganan selama 24 jam. Sementara itu, konten yang tergolong mendesak memiliki batas waktu lebih singkat, yakni empat jam. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penyelenggara platform merespons permintaan penanganan secara cepat sesuai tingkat urgensinya. Penerapan SLA juga menjadi salah satu cara pemerintah mengukur kepatuhan perusahaan digital terhadap kewajiban moderasi. Apabila platform tidak menjalankan kewajibannya, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah administratif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran.
Data sebelumnya menunjukkan bahwa penyebaran konten perjudian online terjadi melalui beragam layanan digital. Dalam laporan penanganan selama dua tahun, Komdigi mencatat temuan pada layanan berbagi berkas, platform Meta, Google dan YouTube, X, Telegram, serta TikTok. Persebaran tersebut memperlihatkan bahwa promosi tidak hanya dilakukan melalui situs yang secara khusus menyediakan layanan perjudian. Konten juga dapat disisipkan dalam unggahan, komentar, maupun tautan yang mengarahkan pengguna menuju layanan tertentu. Karena itu, pengawasan membutuhkan koordinasi dengan berbagai perusahaan platform. Di sisi lain, masyarakat dapat membantu dengan tidak menyebarkan materi promosi dan memanfaatkan fitur pelaporan ketika menemukan konten yang diduga melanggar ketentuan.
Penanganan lebih dari 4 juta konten sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026 menjadi gambaran besarnya pekerjaan pemerintah dalam mengawasi ruang digital. Komdigi menegaskan bahwa patroli siber, verifikasi pengaduan, dan penegakan kewajiban platform akan terus menjadi bagian dari strategi pengendalian konten ilegal. Namun, pemutusan akses perlu disertai upaya pencegahan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani aktivitas di balik penyebaran konten tersebut. Pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas penindakan agar keberhasilannya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah konten yang dihapus. Dengan pengawasan yang konsisten dan keterlibatan masyarakat, ruang digital diharapkan menjadi lebih aman serta terlindungi dari penyebaran aktivitas yang merugikan pengguna.