Jakarta, 6 Oktober 2026 –
Ribuan buruh dari berbagai organisasi pekerja menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Massa datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal pembahasan kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai akan berdampak langsung terhadap kehidupan pekerja. Mereka meminta DPR dan pemerintah memastikan regulasi yang disusun memberikan perlindungan nyata terhadap hak buruh dan kepastian hubungan kerja. Sejumlah bendera organisasi, spanduk, serta poster tuntutan terlihat memenuhi kawasan depan kompleks parlemen. Massa juga bergantian menyampaikan aspirasi melalui mobil komando yang ditempatkan di tengah kerumunan.
Peserta aksi mulai berdatangan sejak pagi dari berbagai kawasan di Jakarta dan daerah penyangga. Sebagian datang menggunakan bus, sepeda motor, maupun kendaraan lainnya sebelum berkumpul di sekitar kawasan Senayan. Jumlah peserta terus bertambah hingga membuat area di depan Gedung DPR dipenuhi kelompok pekerja dari berbagai sektor. Aparat keamanan melakukan pengaturan di sejumlah titik untuk menjaga jalannya demonstrasi sekaligus mengendalikan arus kendaraan. Pengguna jalan juga harus menyesuaikan perjalanan karena kepadatan terjadi di sekitar Jalan Gatot Subroto dan akses menuju kompleks parlemen.
Dalam orasinya, buruh menekankan pentingnya aturan ketenagakerjaan yang memberikan keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan pekerja. Mereka meminta kepastian terhadap status hubungan kerja sehingga pekerja tidak terus berada dalam kondisi yang dinilai rentan. Sistem kontrak dan outsourcing menjadi dua persoalan yang banyak mendapatkan perhatian dalam aksi tersebut. Buruh menginginkan adanya batas dan ketentuan yang jelas agar penggunaan tenaga alih daya tidak mengurangi hak dasar pekerja. Mereka juga meminta pengawasan pemerintah diperkuat sehingga aturan yang ditetapkan dapat benar-benar diterapkan perusahaan.
Persoalan pengupahan turut menjadi bagian penting dari tuntutan massa. Para pekerja meminta mekanisme penetapan upah mempertimbangkan kebutuhan hidup serta kondisi ekonomi tanpa mengabaikan kepastian pendapatan buruh. Mereka menilai kebijakan pengupahan memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan keluarga di tengah perubahan harga barang dan jasa. Selain besaran upah, kepastian pembayaran serta struktur pengupahan juga menjadi perhatian. Buruh berharap regulasi baru dapat memberikan dasar yang lebih jelas sehingga persoalan mengenai upah tidak terus menjadi sumber perselisihan hubungan industrial.
Perlindungan terhadap pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja juga disuarakan dalam demonstrasi. Massa meminta adanya prosedur yang jelas serta jaminan terhadap hak pekerja apabila hubungan kerja berakhir. Jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian perselisihan menjadi isu lain yang dianggap perlu diperkuat. Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi juga membuat perlindungan terhadap pekerja platform dan bentuk pekerjaan baru ikut menjadi perhatian. Buruh meminta perkembangan teknologi tidak menjadi alasan untuk mengurangi standar perlindungan tenaga kerja.
Di tengah berlangsungnya aksi, aparat melakukan penjagaan di sekitar pintu masuk Gedung DPR dan sejumlah ruas yang menjadi titik konsentrasi massa. Pengamanan diarahkan agar penyampaian pendapat dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu keamanan kawasan parlemen. Petugas lalu lintas juga melakukan pengaturan kendaraan karena sebagian badan jalan digunakan oleh peserta aksi. Mobil komando terus digunakan untuk menyampaikan orasi dan mengatur pergerakan massa selama demonstrasi berlangsung. Koordinator aksi berulang kali mengingatkan peserta untuk menjaga ketertiban ketika menyampaikan tuntutan.
Demonstrasi tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya perhatian terhadap arah kebijakan perlindungan ketenagakerjaan nasional. Kelompok buruh menginginkan keterlibatan pekerja tetap menjadi bagian penting dalam pembentukan maupun penerapan aturan. Dialog dengan pemerintah dan DPR dinilai diperlukan karena pekerja menjadi kelompok yang akan merasakan langsung konsekuensi kebijakan tersebut. Setelah sebuah regulasi disahkan, perhatian juga akan bergeser pada penyusunan aturan pelaksana dan pengawasan di lapangan. Buruh menegaskan proses tersebut tetap perlu dikawal agar substansi perlindungan tidak berkurang ketika memasuki tahap implementasi.
Aksi ribuan buruh di depan Gedung DPR menunjukkan persoalan ketenagakerjaan masih menjadi agenda penting bagi kelompok pekerja. Mereka menginginkan aturan yang mampu memberikan kepastian kerja, upah layak, perlindungan terhadap PHK, jaminan sosial, serta pengaturan outsourcing yang lebih jelas. Pemerintah dan DPR selanjutnya menghadapi tugas memastikan regulasi dapat diterapkan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian kepada pekerja dan dunia usaha. Pengawasan menjadi faktor penting karena efektivitas sebuah aturan tidak hanya ditentukan oleh substansi yang tertulis, tetapi juga pelaksanaannya di tempat kerja. Kelompok buruh pun diperkirakan terus mengawal kebijakan tersebut untuk memastikan aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi benar-benar tercermin dalam praktik hubungan industrial.