Jakarta, 10 Oktober 2026 – Meningkatnya eskalasi perang Yaman kembali mengubah dinamika geopolitik Timur Tengah, termasuk membuka pembahasan mengenai kemungkinan keterlibatan Suriah dalam konflik tersebut. Pemerintah Suriah dikabarkan sedang mempertimbangkan sejumlah bentuk kerja sama militer dengan Arab Saudi untuk menghadapi kelompok Houthi yang didukung Iran. Namun, Damaskus menegaskan bahwa negaranya belum mengambil keputusan untuk bergabung dalam peperangan. Situasi ini menempatkan Suriah pada posisi diplomatik yang cukup rumit karena harus menyeimbangkan hubungan regional dengan kebutuhan pemulihan dalam negeri. Keputusan yang diambil Suriah berpotensi memengaruhi arah hubungan politik dan keamanan di kawasan.
Pembahasan mengenai keterlibatan Suriah muncul ketika Arab Saudi meningkatkan operasi militer untuk mendukung pemerintah Yaman dalam menghadapi kelompok Houthi. Konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tersebut kembali mengalami peningkatan intensitas setelah serangkaian serangan terhadap wilayah dan infrastruktur penting. Kelompok Houthi melancarkan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak, sementara pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi melakukan operasi untuk merebut kembali sejumlah wilayah. Perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap meluasnya konflik ke negara-negara lain. Dalam situasi inilah kemungkinan dukungan militer Suriah mulai menjadi perhatian.
Pemerintah Suriah menyatakan solidaritas terhadap keamanan dan stabilitas Arab Saudi, tetapi membantah laporan yang menyebut negaranya telah memutuskan untuk terlibat langsung dalam perang Yaman. Damaskus menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya diarahkan untuk mendukung stabilitas kawasan dan menghindari pembukaan medan konflik baru. Pemerintah juga menyampaikan bahwa kerja sama militer dengan negara mitra harus dilakukan melalui jalur resmi serta kerangka hubungan bilateral. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara dukungan diplomatik dan keputusan mengirim pasukan ke medan perang. Hingga kini, keterlibatan militer langsung Suriah belum dapat dinyatakan sebagai kebijakan resmi.
Perubahan posisi Suriah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik setelah berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Selama bertahun-tahun, pemerintahan Assad memiliki hubungan strategis dengan Iran dan kelompok Hezbollah di Lebanon. Hubungan tersebut menjadikan Suriah bagian penting dalam jaringan aliansi regional yang berseberangan dengan sejumlah kepentingan Arab Saudi. Setelah perubahan pemerintahan, Damaskus mulai membangun kembali hubungan dengan berbagai negara Arab, termasuk Riyadh. Pergeseran diplomatik ini menciptakan peluang kerja sama baru sekaligus menghadirkan tantangan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
Bagi pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa, hubungan dengan Arab Saudi memiliki arti penting dalam proses pemulihan Suriah. Negara tersebut masih menghadapi kebutuhan besar untuk membangun kembali infrastruktur, memperbaiki perekonomian, serta memperkuat lembaga pemerintahan setelah perang berkepanjangan. Dukungan investasi dan kerja sama ekonomi dari negara-negara kawasan dapat membantu mempercepat proses tersebut. Namun, keterlibatan dalam konflik militer di luar negeri berpotensi menambah tekanan terhadap sumber daya nasional. Pemerintah Suriah karena itu perlu mempertimbangkan manfaat diplomatik dan risiko keamanan sebelum mengambil langkah lebih jauh.
Di sisi lain, Arab Saudi memiliki kepentingan strategis untuk membatasi ancaman Houthi terhadap keamanan wilayahnya. Serangan terhadap fasilitas energi, bandara, dan jalur transportasi menunjukkan bahwa konflik Yaman memiliki dampak yang melampaui perbatasan negara tersebut. Kawasan Selat Bab al-Mandab juga menjadi perhatian karena merupakan salah satu jalur penting perdagangan dan pelayaran internasional. Gangguan keamanan di wilayah tersebut dapat memengaruhi distribusi barang dan energi dunia. Dukungan dari negara-negara mitra dipandang sebagai salah satu pilihan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Arab Saudi.
Meski demikian, keterlibatan Suriah dalam perang Yaman dapat membawa konsekuensi politik yang tidak sederhana. Langkah tersebut berpotensi memperburuk hubungan Damaskus dengan Iran dan kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Teheran. Suriah juga menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas dalam negeri setelah bertahun-tahun mengalami konflik bersenjata. Pengiriman pasukan ke luar negeri dapat memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam penggunaan sumber daya militer. Karena itu, dukungan terbatas dalam bentuk koordinasi pertahanan atau kerja sama teknis dapat menjadi pilihan yang lebih kecil risikonya dibandingkan keterlibatan langsung dalam operasi tempur.
Posisi Suriah dalam konflik Yaman pada akhirnya mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Damaskus memiliki kepentingan memperkuat hubungan dengan Arab Saudi, tetapi pada saat yang sama harus menghindari keputusan yang dapat menghambat pemulihan nasional. Pemerintah Suriah telah menegaskan bahwa stabilitas, rekonstruksi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, perkembangan perang Yaman masih menyimpan risiko perluasan konflik apabila semakin banyak negara terlibat secara militer. Keputusan Suriah untuk tetap berada pada jalur diplomatik atau meningkatkan kerja sama pertahanan akan menjadi salah satu faktor penting dalam membaca arah geopolitik kawasan.