Jakarta, 11 September 2026 – Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik dan Center of Economic and Law Studies atau CELIOS duduk bersama membahas polemik mengenai pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membedah cara kerja pemeringkatan kesejahteraan masyarakat yang belakangan menjadi sorotan setelah muncul sejumlah kasus warga dengan kondisi ekonomi tertentu tercatat pada desil yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah menegaskan desil bukan label permanen yang melekat pada seseorang, melainkan hasil pemeringkatan berdasarkan data sosial ekonomi yang terus diperbarui. Karena itu, posisi sebuah keluarga dapat berubah setelah terdapat informasi terbaru yang lebih akurat. Pembahasan juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme koreksi agar kesalahan maupun ketidaksesuaian data dapat segera diperbaiki. Akurasi DTSEN dinilai sangat penting karena data tersebut menjadi salah satu rujukan utama dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai dialog dengan BPS dan kelompok masyarakat sipil penting untuk menjelaskan persoalan desil secara terbuka. Kritik terhadap data tidak semestinya dipandang sebagai hambatan, tetapi dapat digunakan untuk menemukan kelemahan yang masih perlu diperbaiki. DTSEN menghimpun informasi dalam skala sangat besar sehingga kemungkinan munculnya data yang belum mencerminkan kondisi terbaru tetap harus diantisipasi. Perubahan pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset, komposisi keluarga, maupun kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi posisi kesejahteraan sebuah rumah tangga. Apabila perubahan tersebut belum tercatat, posisi desil yang muncul dapat berbeda dengan kondisi aktual. Pemerintah karena itu membutuhkan mekanisme pemutakhiran yang berjalan terus-menerus dan tidak hanya bergantung pada pendataan dalam periode tertentu.
BPS memiliki peran penting dalam penyusunan metodologi dan pemutakhiran DTSEN agar pemeringkatan dilakukan berdasarkan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dalam DTSEN dibagi ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Desil 1 menggambarkan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, kemudian meningkat secara bertahap hingga desil 10 yang berada pada kelompok tertinggi. Pengelompokan tersebut tidak semata-mata ditentukan berdasarkan satu indikator seperti pendapatan bulanan. Sejumlah karakteristik rumah tangga digunakan untuk membentuk gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi secara lebih luas. Karena itulah seseorang dengan pendapatan tertentu belum tentu otomatis berada pada desil yang dibayangkan masyarakat apabila indikator lain memberikan gambaran berbeda.
Polemik menguat setelah muncul beberapa contoh hasil pemeringkatan yang dianggap tidak masuk akal oleh publik. Salah satunya berkaitan dengan anggota DPR yang memiliki kekayaan miliaran rupiah tetapi sempat tercatat pada kelompok desil yang relatif rendah. Kasus lain menunjukkan bagaimana seorang legislator yang sebelumnya berada pada desil tertentu kemudian dimutakhirkan hingga masuk desil 10 setelah informasi terbaru diverifikasi. Peristiwa semacam itu menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa cepat sistem mampu menangkap perubahan kondisi seseorang. BPS menegaskan data dapat diperbarui apabila terdapat informasi baru yang valid dan dapat diverifikasi. Pemutakhiran tersebut sekaligus menunjukkan bahwa posisi desil tidak bersifat tetap serta dapat berubah ketika basis informasi yang digunakan menjadi lebih lengkap.
CELIOS dalam pembahasan tersebut memberikan sejumlah catatan mengenai penggunaan desil sebagai dasar penentuan kebijakan perlindungan sosial. Salah satu perhatian utama adalah risiko kesalahan inklusi dan eksklusi ketika data tidak menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Kesalahan inklusi terjadi ketika kelompok yang sebenarnya sudah mampu masih masuk dalam sasaran bantuan, sedangkan kesalahan eksklusi terjadi ketika keluarga yang membutuhkan justru berada di luar kelompok penerima. Kedua persoalan tersebut dapat mengurangi efektivitas anggaran perlindungan sosial. Karena itu, pembaruan data perlu dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang koreksi kepada masyarakat. Sistem juga harus mampu merespons perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat, terutama ketika keluarga kehilangan pekerjaan atau menghadapi guncangan mendadak.
Kemensos sendiri telah menggunakan pemutakhiran DTSEN untuk melakukan penyesuaian besar terhadap daftar keluarga penerima manfaat. Dari proses tersebut, sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru masuk dan mulai memperoleh bansos setelah kondisi mereka dinilai memenuhi kriteria. Pada saat yang sama, penerima yang berdasarkan data terbaru tidak lagi berada pada kelompok prioritas dapat mengalami penghentian atau penyesuaian bantuan. Perubahan dalam skala jutaan keluarga menunjukkan besarnya dampak kualitas data terhadap distribusi anggaran sosial. Setiap kesalahan pemeringkatan dapat menentukan apakah sebuah keluarga menerima atau kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah. Karena itu, proses pemutakhiran harus memiliki mekanisme pengawasan dan koreksi yang kuat.
Pemerintah juga sedang menyiapkan digitalisasi bansos yang diharapkan membuat pemutakhiran DTSEN semakin dinamis. Salah satu konsep yang dikembangkan adalah pelayanan berbasis on demand, yakni masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan dapat mengajukan permohonan untuk diperiksa. Mekanisme tersebut memungkinkan warga menyampaikan perubahan kondisi ekonomi tanpa harus menunggu proses pendataan berikutnya. Pengajuan tidak otomatis membuat seseorang mendapatkan bansos karena pemerintah tetap melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Apabila memenuhi kriteria, data dapat diperbarui dan warga dipertimbangkan untuk masuk program sesuai ketentuan. Sebaliknya, informasi mengenai peningkatan kesejahteraan juga dapat digunakan untuk memperbarui posisi penerima yang sudah tidak lagi membutuhkan bantuan.
Peran pemerintah daerah tetap menjadi bagian penting meskipun sistem bergerak menuju digitalisasi. Desa dan kelurahan berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu memastikan apakah informasi dalam sistem sesuai kondisi lapangan. Pendamping sosial juga dapat melakukan verifikasi terhadap rumah tangga yang mengalami perubahan tetapi belum tercatat melalui sumber data administratif. Mekanisme tersebut penting bagi warga yang tidak memiliki akses internet atau kemampuan menggunakan layanan digital secara mandiri. Pemerintah ingin teknologi mempercepat pelayanan tanpa menghilangkan verifikasi manusia ketika diperlukan. Kombinasi data administratif, teknologi, serta pemeriksaan lapangan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan posisi kesejahteraan.
Pembahasan bersama CELIOS juga memperlihatkan pentingnya transparansi mengenai cara kerja desil kepada masyarakat. Istilah desil semakin sering digunakan dalam penentuan penerima bansos, tetapi belum seluruh masyarakat memahami bahwa pengelompokan tersebut merupakan pemeringkatan relatif. Seseorang yang berada pada desil 4, misalnya, tidak otomatis dapat disebut miskin hanya berdasarkan nomor desil tanpa melihat konteks program dan indikator yang digunakan. Setiap program pemerintah dapat memiliki batas sasaran berbeda sesuai tujuan dan ketersediaan anggaran. Penjelasan yang lebih mudah dipahami dibutuhkan agar masyarakat tidak menganggap nomor desil sebagai status sosial permanen. Transparansi juga membantu warga mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan data yang dianggap tidak sesuai.
Pertemuan Kemensos, BPS, dan CELIOS diharapkan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap DTSEN sehingga polemik desil menghasilkan perbaikan nyata pada sistem perlindungan sosial. Pemerintah perlu memastikan setiap perubahan data memiliki dasar yang dapat diverifikasi, sementara masyarakat harus memperoleh jalur sederhana untuk menyampaikan koreksi. Integrasi informasi kependudukan, kondisi ekonomi, aset, pekerjaan, serta data administratif lainnya dapat membantu mempercepat pembaruan tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi. Kritik dari lembaga independen juga dapat digunakan untuk menguji apakah metodologi yang diterapkan menghasilkan pemeringkatan yang sesuai kondisi lapangan. Pada akhirnya, kualitas DTSEN tidak hanya ditentukan oleh besarnya jumlah data yang dikumpulkan, tetapi oleh kemampuan sistem memperbarui dan mengoreksi informasi ketika terjadi perubahan. Semakin akurat pemeringkatan kesejahteraan, semakin besar peluang bantuan sosial dan program pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.